MAKALAH REGULASI DAN PROSEDUR BARANG DAN JASA

MAKALAH REGULASI DAN PROSEDUR

BARANG DAN JASA

Mata Kuliah : Pengantar Bisnis Informatika

Disusun Oleh : Kelompok 3

DIAS RAHMANDHIKA

M. REZA FATIH

RAYNALDI HIDAYAT

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS GUNADARMA

2019

REGULASI DAN PROSEDUR BARANG DAN JASA

1.      REGULASI DAN PROSEDUR BARANG DAN JASA

Definisi Pengadaan

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa

            Aktivitas pengadaan tidak terbatas pada proses pengadaan, namun cakupan aktivitas pengadaan meliputi lima kegiatan utama, yaitu rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian dan manajemen aset, dan tiga transaksi, yaitu transaksi pembelian barang/jasa (kontrak), transaksi penerimaan barang/jasa, dan transaksi pengeluaran atau penggunaan barang/jasa.

            Pengadaan Barang/Jasa (yang sebelumnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) adalah kegitan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian / Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dan Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Jasa Konsultasi/Jasa lainnya.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, ada beberapa istilah yang perlu diketahui agar tidak menimbulkan ambiguitas dan misinterpretasi. Beberapa diantaranya adalah:

1.   Barang, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut benda, baik dalam bentuk bahan baku, setengah jadi, maupun barang jadi yang menjadi objek dari pengadaan barang pemerintah.

2.   Jasa, terbagi menjadi Jasa Konsultasi, Jasa Pemborongan dan Jasa lainnya.

3.   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), merupakan pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang diangkat oleh Pengguna Anggara/ Kuasa Pengguna Anggaran.

4.   Penyedia barang jasa, merupakan perusahaan maupun badan usaha perseorangan yang menyediakan barang/jasa.

2. Adapun tahap dan hal-hal yang harus diperhatikan pada Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah:

·         Identifikasi Kebutuhan

            Tahap ini adalah awal dari perencanaan pengadaan dan merupakan tahapan yang sering diabaikan karena tidak paham terhadap perencanaan.

Idealnya, sesuai dengan konsep Anggaran berbasis kinerja, maka setiap pengadaan barang diambil dari Visi, Misi dan Strategi untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai visi dan misi serta untuk menjalankan strategi, dibutuhkan barang/jasa yang nantinya diurai berdasarkan satuan waktu. Inilah yang biasa disebut dengan rencana kerja atau Renja K/L/D/I. Identifikasi kebutuhan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan riil yang merupakan jumlah kebutuhan barang/jasa yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I, dikurangi dengan jumlah barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki dan yang sejenis/sesuai spesifikasi yang diperlukan serta memenuhi syarat kelayakan. Jangan sampai terjadi kebutuhan dirancang berdasarkan anggaran, sehingga yang seharusnya anggaran berbasis kinerja malah berbalik menjadi kinerja berbasis anggaran. Salah satu contoh kesalahan perencanaan adalah, jumlah komputer yang diadakan melebihi jumlah pegawai pada satu satker, karena setiap ada anggaran, maka langsung dibelikan komputer.

·         Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran

            Pengadaan barang/jasa tidak hanya memperhatikan biaya barang/jasa itu sendiri, melainkan harus memperhitungan biaya administrasi dan biaya pendukung barang/jasa yang akan diadakan. Salah satu contohnya adalah biaya instalasi, uji coba dan pelatihan terhadap barang/jasa. Jangan sampai membeli AC dan setelah ada penyedia barangnya, maka AC hanya disimpan di dalam gudang tanpa dipasang, karena tidak ada biaya untuk pemasangan AC tersebut. Juga harus dianggarkan biaya untuk penggandaan dokumen pemilihan sehingga tidak ada lagi penarikan biaya penggandaan pada saat pendaftaran penyedia.

·         Penetapan Kebijakan Umum tentang Pemaketan Pekerjaan

            Salah satu penyebab lambatnya daya serap adalah proses lelang yang tertunda. Salah satu penyebab proses lelang tertunda adalah revisi anggaran yang dilakukan menjelang pelaksanaan pengadaan. Salah satu penyebab dilakukannya revisi adalah pemaketan pekerjaan yang tidak sesuai. Ketidak sesuaian pemaketan pekerjaan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pengadaan barang/jasa, utamanya untuk memenuhi kualifikasi dari penyedia barang/jasa. Contohnya, dilakukan pengadaan laboratorium komputer senilai 3 Miliar Rupiah. Komponen lab. komputer tersebut adalah Furniture, PC, dan AC. Karena dilakukan 1 paket, maka panitia menetapkan SIUP penyedia yang dapat mengikuti pelelangan adalah SIUP Furniture, Komputer, dan Elektrikal. Tentu saja perusahaan yang bisa ikut adalah perusahaan “Palugada” atau “Apa Lu Mau Gua Ada.” Perusahaan yang benar-benar ahli di bidang komputer, tidak akan memiliki SIUP furniture dan sebaliknya. Hal seperti inilah yang menyebabkan biaya tinggi dan jalan untuk mencapai hasil pengadaan yang tidak berkualitas. Salah satu yang harus diperhatikan pada pemaketan selain kesesuaian teknis adalah kebijakan untuk mengutamakan usaha mikro, kecil dan koperasi kecil.

·         Penetapan Kebijakan Umum tentang Tata Cara

            PengadaanTata cara pengadaan yang perlu ditetapkan adalah apakah pengadaan tersebut dilakukan dengan cara swakelola atau dengan menggunakan penyedia barang/jasa. Terkadang karena hal ini diabaikan, maka baru kalang kabut kalau menjelang akhir tahun. Yang seharusnya menggunakan penyedia barang/jasa malah direncanakan dengan swakelola, sehingga begitu hendak diubah maka waktu pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan menjadi tantangan besar. Pemilihan metode swakelola juga sering didasarkan kepada “kebiasaan” tanpa melihat rambu-rambu yang sudah jelas dipaparkan pada Pasal 26 Ayat 2 Perpres 54 Tahun 2010.

·         Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

            Salah satu salah kaprah yang sering terjadi dalam pengadaan adalah pemahaman bahwa KAK itu hanya untuk Jasa Konsultansi. Padahal, KAK dibutuhkan untuk seluruh jenis pengadaan. Di dalam KAK ditetapkan uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan besarnya biaya total yang dibutuhkan. Khusus untuk Jasa Konsltansi agar memperhatikan kesesuaian antara jenis tenaga ahli yang dibutuhkan dengan jenis pendidikan akademik yang tersedia. Saya pernah melihat sebuah KAK menuliskan tenaga ahli laboratorium tanpa merinci jenis pendidikan yang dibutuhkan, padahal laboratorium itu amat luas ruang lingkupnya, bisa lab. IPA, Fisika, Elektro, Komputer, dan lain-lain.

·         Penyusunan Jadwal Kegiatan

            Pengadaan Jadwal kegiatan yang disusun adalah jadwal kegiatan pengadaan, bukan jadwal kegiatan pelelangan, sehingga pada jadwal ini harus tergambar tahapan rencana umum pengadaan, persiapan, pelelangan/pelaksanaan swakelola, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima, serta pemeliharaan apabila diperlukan. Dengan adanya jadwal ini, maka tahapan pengadaan dapat dimonitor pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak.

·         Pengumuman Rencana Umum PengadaanPA

            Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran (RKA) K/L/D/I yang bersangkutan disetujui oleh DPR/DPRD. Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui Website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi untuk Masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

2.      Tata Cara / Metode Pemilihan Penyedia Barang Pemerintah

Sebagai penjelas dan pelengkap dari aturan yang berlaku sebelumnya, Perpres No 54 Tahun 2010 mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa sebagai barikut:

A.    Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya

1.      Pelelangan

Kelompok Kerja ULP (pejabat pengadaan) memilih metode pemilihan Penyedia. Untuk pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi: a) Pelelangan Umum; b) Pelelangan Sederhana; dan c) Pelelangan Terbatas. Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Pelelangan Umum.

2.      Penunjukan Langsung

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode Penunjukan Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya. Pemasukan Dokumen Penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

3.      Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; b) teknologi sederhana; c) risiko kecil; dan/atau d) dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi. Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian/kuitansi. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

4.      Kontes

Kontes dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik: a) tidak mempunyai harga pasar; dan b) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Metode penyampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul. Evaluasi administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontes.

B.     Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

1. Pelelangan Umum , metode pelelangan umum merupakan yang paling sering dilakukan untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan mendapatkan proyek pengadaan pekerjaan konstruksi..

2. Pemilihan Langsung, metode untuk memilih penyedia jasa untuk proyek yang maksimal bernilai 200 juta.

3. Pengadaan Langsung, digunakan untuk proyek pengadaan jasa konstruksi yang termasuk kebutuhan operasional dan bernilai paling tinggi 100 juta.

4. Pelelangan Terbatas, dilakukan jika pekerjaan yang dibutuhkan dianggap kompleks dan penyedianya terbatas.

5. Penunjukkan Langsung, dilakukan untuk proyek konstruksi tertentu dengan persetujuan dari jajaran di instansi pemerintah terkait.

C.     Pengadaan Jasa Konsultasi

1. Seleksi Umum, merupakan metode paling utama untuk memilih penyedia jasa yang akan menangami penyedian jasa konsultasi pemerintah.

2. Seleksi Sederhana, dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi untuk proyek yang bernilai maksimal 200 juta.

3. Pengadaan Langsung, dilakukan jika proyek pengadaan jasa bernilai tidak lebih dari 50 juta

4. Penunjuk Langsung

5. Sayembara

Daftar Pustaka :

http://vanillabluse.blogspot.com/2017/01/regulasi-dan-prosedur-pengadaan-barang.html

https://www.khalidmustafa.info/2011/11/04/perencanaan-pengadaan-barangjasa.php

https://andrexil.wordpress.com/2017/01/05/regulasi-dan-prosedur-pengadaan-barang-dan-jasa-bisnis-tik/

https://www.academia.edu/33122800/Pengadaan_Barang_dan_Jasa_iii_iii?auto=download

REGULASI DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN

MAKALAH REGULASI DAN PROSEDUR

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Mata Kuliah : Pengantar Bisnis Informatika

Disusun Oleh : Kelompok 3

DIAS RAHMANDHIKA

M. REZA ALFATIH

RAYNALDI HIDAYAT

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS GUNADARMA

2018

REGULASI DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN

1.   REGULASI DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pada zaman sekarang untuk mencari pekerjaan sangat lah susah, keterbatasan perusahaan yang ada di indonesia membatasi sumber daya manusia yang ada untuk mendapat kerja. Sehingga tidak sedikit SDM yang ada berpikir untuk membuat usaha baru (menjadi wirausaha) dibandingkan melamar kerja. Dengan tujuan usaha yang dirintis menjadi besar dan menjadi sebuah perusahaan yang nantinya dapat terus berkembang. Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk badan usaha yang ada di indonesia dan prosedur pendiriannya.

2.   Bentuk-Bentuk Badan Usaha

A. FIRMA

Firma (dari bahasa Belanda venootschap onder firma; secara harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan). Keberadaan Firma (Fa) sebagai salah satu bentuk badan usaha secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Tepatnya pengaturan tentang Firma dijelaskan dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Pengertian firma secara sederhana dijabarkan dalam pasal 16 KUHD,yakni : “Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalan kan perusahaan dengan nama bersama “ Ketentuan pasal 16 harus dikaitkan dengan pasal 17 dan 18 KUHD. Dalam pasal 17 KUHD disebutkan : “Tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama persero, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannyta. Segala tindakan yang tidak bersangkut paut denga perseroan itu atau yang para persero tidak berhak melakukannya,tidak termasuk dalam ketentuan diatas.” Selanjutnya,dalam Pasal 18 KUHD disebutkan : “Dalam perseroan, firma adalah tiap-tiap persero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan.”

Dengan mencermati secara saksama ketiga pasal diatas, pengertian firma dapat dirumuskan sebagai berikut : Firma adalah suatu persekutuan perdata yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama,dimana tiap-tiap anggota firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh utang firma secara renteng. Dari rumusan diatas, dapat diketahui karakteristik Firma adalah :

(a) Menyelenggarakan Perusahaan

(b) Mempunyai nama bersama

(c) Adanya tanggung jawab renteng

(d) Pada asasnya tiap-tiap anggota firma dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga.

B. KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

• ·         Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
• ·         Pengelolaan yang demokratis,
• ·         Partisipasi anggota dalam ekonomi,
• ·         Kebebasan dan otonomi,
• ·         Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

• ·         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• ·         Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• ·         Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
• ·         Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
• ·         Kemandirian
• ·         Pendidikan perkoperasian
• ·         Kerjasama antar koperasi

C. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Badan Usaha MIlik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastika bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.

·         Manfaat BUMN:

• Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
• Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
• Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
• Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.
• Menghimpun dana untuk mengisi kas negara, yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

D. PERJAN (Perusahaan Jawatan)

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI.

E. PERUM (Perusahaan Umum)

Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero. 

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):

• Melayani kepentingan masyarakat umum.
•  Dipimpin oleh seorang direksi/direktur
• Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
•  Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
• Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka.

F. PERSERO

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas,

ciri-ciri Persero adalah:

• ·         Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)
• ·     Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham
• ·         Dipimpin oleh direksi
• ·         Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
• ·         Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
• ·         Tidak memperoleh fasilitas negara

Contoh perusahaan yang mempunyai badan usaha Persero antara lain:

• ·         PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
• ·         PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• ·         PT Garuda Indonesia (Persero)
• ·         PT Angkasa Pura (Persero)
• ·         PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Persero)
• 
  

Prosedur dan Legalitas Perusahaan

Prosedur Pengurusan Izin Usaha

Perizinan usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Mengenai persiapan pendirian usaha berdasarkan proposal usaha ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha, yaitu pengurusan izin usaha, penentuan tempat/ lokasi usaha. pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi, perekrutan dan penepatan SDM (Sumber Daya Manusia), dan persiapan administrasi usaha.

Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di likasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkunagan. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus diperpanjang atau dadaftar setiap lima tahun sekali. Langkah membuat surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan adalah :

•       Membuat surat izin tetangga
•      Membuat surat keterangan domisili perusahaan

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam membuat surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan antara lain :

• Fotocopy KTP permohonan
• Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah
• Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
• Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan
• Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
• Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah
• Denah lokasi tempat usaha
• Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/RW
• Izin sewa atau kontrak
• Surat keterangan domisili perusahaan
• Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris
• Berita acara pemeriksaan lapangan

1. Membuat Nomor Rekening Perusahaan

Sebelum membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa presentase saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu harus melakukan hal berikut ini.

• Membuat nomor rekening atas nama perusahaan
• Melakukan setoran modal
• Menyerahkan bukti setoran

2. Membuat Nama Logo dan Merek Perusahaan

Anda harus merancang dan mendesign identitas dari usaha terlebih dahulu, yang meliputi

•      Nama perusahaan
•      Logo perusahaan
•      Alamat perusahaan
•      Kartu nama dan tag line (slogan)
•      Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya
•      Stempel perusahaan
•      Maksud dan tujuan usaha
•      Jumlah usaha
•      Susunan direksi dan komisaris (khusus untuk PT)

3    3. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2  Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik perusahaan harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu diwajibkan mendaftarkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaknnya.

4

4    4. Membuat Akta Pendirian Perusahaan

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat dihadapan notaries. Hal ini bertujuan untuk :

•        Menghindari terjadinya perselisihan
• .     Memberikan penjelasan status kepemilikan perusahaan
•        Mencantumkan nilai saham (Presentase kepemilikan)
• .     Mengetahui besarnya modal

Surat perizinan yang hanya ditandatangani diatas materai oleh RT/RW dianggap kuarang sah dihadapan hukum.

Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut :

•       Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri
•       Fotocopy Kartu Keluaraga (KK)
•       Fotocopy NPWP penanggung jawab
•       Foto penenggumng jawab pwerusahaan ukuran 3 x 4
•       Fotocopy lunas PBB tahun terakhir
•       Fotocopy surat kontrakan/ sewa kantor
•       Surat ketarangan domisili dari pengelola gadung
•       Surat keterangan domisili dari RT/RW
•        Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, dan komputer)

Setalah mendapatkan akta pendirian perusahaan, harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke kementrian terkait, yaitu :

•  .          Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
•               Kementrian tenaga Kerja
•               Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan
•             Kementrian Pekerjaan Umum

           Bentuk-Bentuk Legalitas Perusahaan

Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu:

•       Nama Perusahaan
•       Merek
•      Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
•      Izin Usaha Industri (IUI)

     Cara Memperoleh Legalitas Perusahaan

•        Nama Perusahaan

Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain.

      Nama perusahaan dapat diberi dengan cara sebagai berikut:

•        Berdasarkan nama pribadi pengusaha,
•        Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya,
•        Berdasarakan tujuan didirikannya.

     Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

•        Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi,
•        Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi,
•        Larangan memakai nama perusahaan orang lain,
•        Larangan memakai merek orang lain,
•        Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan.

Setiap nama perusahaan harus disahkan, dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, diumumkan di Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada keberatan dari pihak lain, maka nama tersebut telah legal untuk digunakan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan bila ada pihak yang menyangkal, lalu pihak tersebut mengajukan keberatan tertulis kepada Menteri Perdagangan yang kemudian akan diberitahukan kepada perusahaan yang bersangkutan. Jika alasan keberatan pihak lain tadi dapat diterima, maka menteri akan membatalkan pendaftaran yang berate tidak mengesahkan nama perusahaan tersebut.

•        Merek

Menurut Pasal 1 UU no. 15 Taun 2001:

• Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

  Ø  Syarat dan Tata Cara Permohonan

  

Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001:

•    Permohonan diajukan tertulis  dalam bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
•        Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya.
•    Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan / atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam surat permohonan harus dicantumkan:

•         Tanggal, bulan, dan tahun;
•         Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
•         Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa;
•      Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakna unsur-unsur warna;
•      Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

  Ø  Pemeriksaan

    Kelengkapan persyaratan permohonan akan diperiksa oleh Direktur Jenderal. Jika ada kekurangan persyaratan, akan diberikan waktu dua bulan untuk melengkapinya sejak tanggal pengiriman. Bila sudah lengkap, akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan, surat akan kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif, yaitu sutau pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan termasuk permohonan yang harus ditolak.

   Menurut Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur:

•         Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
•        Tidak meiliki daya pembeda.
•         Telah menjadi milik umum.
•      Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Menurut Pasal 6, permohonan harus ditolak jika merek:

 Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

  

•     Merek  orang lainyang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
•        Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis; dan
•        aIndikasi-geografis yang sudah terkenal.
•     Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum tang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulus yang berhak.
•      Merupakan tiruan, menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, lembaga nasional maupun internasioanal, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
•      Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jika permohonan tersebut memiliki salah satu unsur di atas, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa mereknya tidak dapat didaftar atau ditolak. Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tiga puluh hari atas penolakan tersebut. Jika  keberatan diterima, maka pengumuman akan dilakukan. Sedangkan jika tidak diterima, maka aka ditetapkan surat keputusan penolakan tentang permohonan pendaftatan.

Ø  Pengumuman

Menurut Pasal 25 UU No. 15 Tahun 2001, pengumumam dilakukan dengan mencantumkan:

•       Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasanya.
•       Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya.
•       Tanggal penerimaan.
•   Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
•        Contoh merek.

         Pengumuman harus berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan:

•      Menempatkannya dalam Berta Resmi Merek yang diterbitka secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
•    Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

  Ø  Keberatan dan Sanggahan atas Pendaftaran Merek

     Berdasarkan Pasal 24 UU No. 15 Tahun 2001, setiap pihak dapat mengajukan keberatan selama jangka waktu tiga bulan terhadap merek secara tertulis, dengan alasan serta disertai bukti yang kuat. Terhadap hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali. (Pasal 26) Direktorat Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon dalam jangka waktu empat belas hari sejak diterimanya keberatan, dan pemohon harus membalas surat tersebut disertai sanggahan dalam jangka waktu paling lama dua bulan.

  Ø  Sertifikat Merek

     Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek, menurut ketentuan Pasal 28 adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut dilakukan 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun. Sertifikat tersebut memuat:

•       Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasanya merek yang didaftar;
•       Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
•        Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
•       Etiket merek yang didaftar;
•        Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar;
•        Jangka waktu berlakunya merek.

  Ø  Pengalihan Atas Merek Terdaftar

•        Pengalihan Hak

Menurut ketentuan Pasal 40 UU No. 15 Tahun 2001, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini wajib dimohonkan pencatatannya ke Dirjen HaKI untuk dicatat di Daftar Umum Merek, apabila tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

• .      Lisensi

Demikian pula halnya, menurut ketentuan Pasal 43-48 UU No. 15 Tahun 2001, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen HaKI, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya. Pemilik merek terdaftar berhak terhadap royaltinya.

•         Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki Surat Izin Perusahaan Dagang (SIUP), yaitu  surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI), yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai  biaya administrasi.

Sumber :

http://edijunaedi73.blogspot.com/2015/10/prosedur-dan-legalitas-badan-usaha.html

https://rafdiaufar.wordpress.com/2015/11/16/regulasi-dan-prosedur-pendirian-perusahaan/

• 
  

• 
  

•